Kamis, 17 November 2011

DAMPAK DARI KURANG AKTIFNYA MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK DAERAH


DAMPAK  DARI KURANG AKTIFNYA MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK DAERAH

Di era otonomi daerah seperti sekarang, pemerintah memberi peluang yang sangat besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Segala aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang ditengah tengah kehidupan masyarakat dapat ditampung didaerah. Oleh karena itu pemerintah harus memberikan masukan dan seluruh lapisan masyarakat menangapinya.
Mengapa demikian ? karena masyarakatlah yang lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan mereka dalam kehidupan sehari hari. Dengan keaktifan masyarakat, diharapkan akan muncul kebijakan publik yang dapat :
1.      Melindungi, mengayomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2.      Selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
Sebaliknya, apabila masyarakat tidak aktif, akan muncul dampak negatif yang dapat merugikan masyarakat, antara lain ;
1.      Perumusan kebijakan public di daerah tidak memenuhi hak hak rakyat secara menyeluruh
2.      Kebijakan publik itu bisa jadi tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat
3.      Kebijakan publik itu bisa tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan nilai nilai budaya masyarakat.
Kebijakan public harus sejalan dengan kebutuhan pembangunan di daerahnya. Masyarakat mengharapkan kebijakan publik yang mewajibi kepentingannya. Janganlah kebijakan publik itu justru menjadikan pemimpin daerahmenjadi raja raja kecil di daerahnya. Mengapa demikian ?, karena dengan menjadi raja raja kecil, mereka sangat dihormati, disanjung, diberi upeti, dan ditakuti oleh warga dan bawahannya.
Selain aktif dalam pembuatan kebijakan publik, masyarakat juga diharapkan supaya aktif dalam penerapan kebijakan publik itu. Masyarakat dapat berperan dalam kebijakan publik tersebut dan juga sebagai pengawas. Contoh paling sederhana keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan publik sebagai berikut ini. Ketika Pemda mengeluarkan peraturan agar masyarakat tidak membuang sampah di sungai masyarakat harus mematuhinya. Saat Pemda melarang Pembangunan rumah di aliran sungai, masyarakat mematuhinya pula. Sedangkan contoh masyarakat bertindak sebagai pengawas dapat dilihat dari kasus para warga masyarakat mengawasi proyek pembangunan jalan raya atau fasilitas umum yang dilakukan pemerintah daerah atau DPRD. Itulah sebagian contoh perlunya peran serta aktif masyarakat dalam kebijakan publik yang khususnya didaerah

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar